Tak Hanya He Ha, Dua Wahana Wisata Lain Milik Investor Kelas Kakap Ternyata Juga Belum Berizin

Wonosari, (kupass.com)–Selain He Ha Ocean View, dua wahana wisata di kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul ternyata juga belum mengurus izin terkait lingkungan. Dua wahana wisata tersebut adalah South Shore dan De Slili Cafe.

South Shore dan De Slili Cafe merupakan wahana wisata milik investor kelas kakap dan sempat viral beberapa waktu lalu lantaran lokasinya yang representatif.

Diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agus Priyanto bahwa, hingga saat ini dua wisata tersebut secara resmi belum memasukan dokumen terkait izin lingkungan ke DLH. Namun demikian untuk South Shore diakui Agus sudah melakukan konsultasi datang ke kantor DLH.

“Sudah datang konsultasi.Tapi belum ada dokumen masuk, “kata Agus, Senin (15/02/2021).

Ditanya terkait legal tidaknya ketika (South Shore dan De Slili Cafe) belum mengantongi izin namun sudah beroperasi menerima wisatawan, Agus enggan memberikan jawaban lebih lanjut. Dia mengaku bahwa yang mempunyai kewenangan memberikan jawaban adalah organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Untuk itu bukan ranah saya, tanyakan ke pintu masuk pertama seperti tingkat wilayah misalnya Panewu (Kepanewon), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) itu pelayanan satu pintu,”katanya.

Sementara itu, khusus He Ha Ocean View yang terletak di kawasan pesisir pantai Kalurahan Girikarto, Kepanewon Panggang saat ini izin lingkungannya dalam tahap proses. Sempat viral lantaran dituding belum mempunyai izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), menegemen He Ha menurut Agus sudah bertikad baik mengurus izin.

“He Ha kesini intinya mau melanjutkan izin dengan rekomendasi yang baru,”terang Agus.

Sementara itu Direktur Utama He Ha Ocean View Hendro Suwardi mengaku bahwa aktivitas perizinan telah dijalankan sesuai aturan yang ada. Sehingga jika ada pihak yang menuding He Ha tidak mengurus izin maka hal itu dinilainya keliru. Hendro mengeluhkan bahwa pelayanan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dinilai sangat lamban.

“Lebih ke birokrasi (pelayanan). Slow respon, pemahaman tentang regulasi yang mereka buat sendiri saja mereka bingung. Akhirnya kita manut lah,”keluhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *