Wonosari, (kupass.com)–Kebijakan Bupati Gunungkidul memberikan pemghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian serapan anggarannya tinggi dikritisi oleh Anggota DPRD Gunungkidul. Serapan anggaran disebut bukanlah barometer keberhasilan atau out put OPD dalam melaksanakan programnya.
“Seharusnya keberhasilan itu tidak diukur dari serapan. Karena bisa jadi serapannya tidak terlalu tinggi tapi itu bagus karena bisa menghemat anggaran sekaligus mengurangi kegiatan yang bisa jadi tidak skala prioritas,”ujar Anggota DPRD Ari Siswanto, Kamis (05/01/2023).
Menurut wakil rakyat dari Fraksi PKS ini yang harusnya diapresiasi adalah kinerja
OPD yang bekerja imbas dari kegiatan dengan ouput yang tepat. Output dalam hal ini kegiatan yang lebih berefek dan yang dirasakan oleh masyarakat Gunungkidul.
“Tidak sekedar penghargaan dan apresiasi itu dipandang dari penyerapan. Karena nantinya justru akan menjadi semacam beban tersendiri bagi OPD ketika apresiasi itu dengan cara penyerapan. Mereka (OPD) hanya berlomba-lomba menyelesaikan kegiatan dengan cepat,”tegasnya.
Ari Siswanto mencontohkan Dinas Kebudayaan yang pada akhir tahun melaksanakan banyak kegiatan namun kurang berdampak kepada masyarakat langsung. Sehingga kegiatan itu terkesan yang penting terlaksana.
“Harusnya lebih dan sejauh mana OPD melaksanakan berjalan dengan RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang ada. Itu yang jadi standar ukuran penilaian kalau benar-benar profesional,”imbuhnya.
Sebelumnya Bupati Gunungkidul Sunaryanta memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gunungkidul memiliki serapan anggaran maksimal. Bahkan dari total pagu anggaran dalam satu tahun terdapat OPD yang memiliki serapan anggaran fisik mencapai 100 persen. Pada tahun 2022 serapan anggaran secara umum telah mencapai 96 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 lalu dengan angka 92 persen.