Tepus, (kupass.com)–Sejumlah siswa yang bersekolah di SD N Tepus 2 terpaksa harus menjalani kegiatan belajar mengajar di tempat yang kurang begitu nyaman. Hal ini terjadi lantaran Gedung SD yang terletak di Padukuhan Blekonang 1, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus itu terkena gusuran mega proyek Jaringan Jalur Lintas Selatan (JJLS).
Para siswa terpaksa menempati Balai Padukuhan untuk aktivitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) belum membangunkan gedung baru untuk para siswa.
Komite Sekolah SD N Tepus 2 Sugiran mengaku mendapatkan informasi bahwa Dikpora memang mempunyai program meregrouping sekolah tersebut. Wacana itu muncul sejak tahun 2014 lalu.
“Kami merasa keberatan dikarenakan tujuan sekolah baru jarak tempuhnya 4 kilometer.
Paling dekat di SD Tepus 4 yang terletak di Padukuhan Gembuk,”ujar Sugiran, Selasa (19/10/2021).
Keberatan itu diutarakan oleh seluruh wali siswa karena petimbangan jarak yang jauh. Alasan lainnya yakni permasalahan ekonomi. Sugiran berujar, bahwa banyak siswa yang hanya tinggal dengan kakek dan neneknya, sementara orang tuanya merantau bekerja.
“Kendala faktor ekonomi. Kalau yang muda bisa antar jemput karena mempunyai sepeda motor. Kalau hanya tinggal dengan mbahnya (kakek/neneknya) gimana,”ucapnya.
Sugiran menduga, bahwa Dinas sengaja tidak segera membuatkan gedung baru sebagai pengganti lantaran program regrouping SD N Tepus 2 akan direalisasikan. Namun para wali siswa sangat menyayangkan kebijakan itu lantaran dinilai sangat membebani para wali yang kurang mampu.
“Sekarang kegiatan belajar mengajar di Balai Padukuhan dengan tempat seperti itu adanya.
Lokasi pembelajaran tentu tidak layak,”katanya.
Lanjut Sugiran, wali siswa yang saat ini belum tahu nasib anak – anaknya kedepan meminta agar rencana Dinas meregroup SD N Tepus 2 urung dilakukan. Mereka meminta Dinas agar segera membuatkan gedung baru agar para siswa yang menuntut ilmu dengan gigih itu dapat belajar dengan layak.
“Fasilitas (tempat) Guru berada sangat jauh dari lokasi pembelajaran. Isi kantor dirumah salah satu warga yang jaraknya 1 kilometer. Anak kami (siswa) tentu terlantar kalau seperti itu,”tandas Sugiran.
Dalam waktu dekat perwakilan wali siswa akan mengadu ke DPRD Kabupaten Gunungkidul terkait polemik yang mereka alami. Mereka berharap para wakil rakyat dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat khususnya wali siswa.
“Total ada sekitar 37 siswa yang tersebar di 5 Padukuhan yakni Blekonang 1, Blekonang 2, Blekonang 3, Trosari 1 dan Trosari 2. Warga yang mau menyekolahkan masih ragu karena ada info akan diregrouping. Sementara pihak sekolah juga ragu mau menerima siswa baru karena mereka (guru) tidak bisa mempertahankan,”pungkasnya.
Tak jauh berbeda dengan Sugiran sebagai Komite, Dukuh Blekonang 1 Wasiranto juga menyayangkan kebijakan Dinas terkait. Rencana regrouping disebut Wasiranto akan menyulitkan para siswa dan orang tuanya untuk mengukuti kegiatan pembelajaran.
“Jaraknya terlalu jauh. Harapan kami memang anak – anak (siswa SD N Tepus 2) dapat belajar dengan baik dan lancar,”pungkasnya.
Media kupass.com masih berusaha melakukan konfirmasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait polemik tersebut.
Jurnalis Gunungkidul
