Wonosari, (kupass.com)–Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan sorotan bertubi-tubi dari DPRD Gunungkidul usai dinilai lamban dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ratusan hewan ternak (Sapi) dilaporkan mati akibat terkena penyakit mematikan itu.
Komisi B DPRD Gunungkidul mendapatkan laporan bahwa sejak awal Desember 2024 hingga awal Januari 2025 lebih dari 800 sapi terjangkit PMK. Dari jumlah ini terdapat puluhan sapi mati secara mendadak.
“Kami membahas urgensi penetapan status KLB (Kejadian Luar Biasa), tapi masih mempertimbangkan pihak yang berwenang memutuskan, apakah cukup oleh bupati atau harus kementerian. Apalagi, kasus ini sudah meluas secara nasional,”kata Ketua Komisi B Hanif Afadil Darojat kepada awak media, Senin (06/01/2025).
Komisi B pun mendesak Pemda untuk mengalokasikan anggaran penanganan PMK. Selain itu penanganan tersebut dalam bentuk penyediaan obat bagi ternak yang terjangkit PMK dan desinfeksi.
“Kami telah melakukan diskusi dengan Sekda terkait kepastian anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) bisa dialihkan untuk penanganan PMK,”imbuhnya.
Dikesempatan yang sama Anggota Komisi B lainnya Arintoko meminta supaya Pemda bisa transparan dalam melaporkan kondisi terkini PMK di Kabupaten Gunungkidul. Ketransparanan ini disebut Arintoko dapat membantu menentukan langkah strategis dalam menangani masalah ini.
“Dinas terkait jangan menutup-nutupi. Jika disebut Gunungkidul aman-aman saja, itu hanya akan menjadi bom waktu,”kata dia.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Ery Agustin menilai bahwa Dinas terkait sangat lamban dalam penanganan PMK ini. Pemda disebutnya harus bisa mengambil langkah cepat jika PMK sudah memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Penanganan di Gunung Kidul kurang gercep (gerak cepat). Pemerintah terlalu lamban, Kata Ery Agustin.
