Playen, (kupass.com)–Jaringan Rakyat Pemantau Pilkada (JRPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencium dugaan adanya pelanggaran dan pemanfaatan pengelolaan anggaran Pemda DIY secara tidak tepat. JRPP menyoroti adanya pemanfaatan anggaran yang digunakan secara masif untuk kepentingan Pilkada Gunungkidul pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
Koordinator Umum JRPP DIY Arif Hidayah membeberkan, pihaknya mencium dugaan penggelontoran bantuan sosial dan bantuan dalam bentuk lainnya yang bersumber dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY. Gelontoran anggaran secara masif dan terstruktur itu disebut Arif menyasar ke wilayah pedesaan di Kabupaten Gunungkidul.
“Bahkan rakyat diminta untuk membuat proposal permohonan bantuan modal, jalan umum, dana seni budaya untuk wayang dan ketoprak dan UMKM secara bersama – sama, “beber Arif.
Dia menambahkan, bahwa informasi yang dia dapatkan dalam 2 hingga 3 bulan terakhir proposal permohonan tersebut bakal di acc oleh Pemda DIY melalui salah satu OPD, dimana salah satu pejabatnya terlibat dalam pencalonan Bupati pada Pilkada Gunungkidul.
“Permintaan membuat proposal permohonan ini merata hampir diseluruh wilayah Gunungkidul. Proposal bertanggal tahun 2019 lalu dan segera akan dicairkan sebelum Pilkada. Ini patut dicurigai ada apa dengan Pemda DIY via kantor BPKA, yang kebetulan pimpinannya menjadi salah satu kandidat bakal Calon Bupati Gunungkidul,”terangnya.
Atas dasar informasi tersebut JRPP mendesak pihak berwenang seperti Gubernur DIY dan DPRD DIY membatalkan atau menunda pencairan proposal permohonan tersebut setelah gelaran Pilkada. JRPP yang mempunyai sekretariat di Gorongan, Condongcatur, Kabupaten Sleman ini berharap agar masyarakat tidak tebohongi dan uang negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Politik pribadi.
“Uang rakyat sehatusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Politik dan oknum pejabat tertentu,”imbuhnya.
Atas dasar tersebut, Arif sebagai koordinator JRPP menilai kompetisi Pilkada Gunungkidul sudah tidak sehat. Model penggunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik menurutnya sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri.
“Kami mengirim surat secara resmi agar Gubernur DIY dan DPRD DIY menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini, “tandasnya.
Jurnalis Gunungkidul
Mantap…. Biasannya proposal bantian dll, dicairkan setelah pemilu, biar Jurdil..
Kalo mmg punya kemampuan utk itu knp tidak boleh,kan kebermanfaatannya utk kepentingan masyrakat juga,
Yang merasa itu merugikan sebenarnya hanya karena tidak punya kemampuan yg sama jadi ya iri hati?