Yogyakarta, (kupass.com)–Pilkada serentak 2024 segera digelar pada 27 November mendatang. Berbagai inovasi dilakukan oleh pasangan calon bupati/wakil bupati ataupun calon walikota/wakil walikota untuk mendapat simpati dari calon pemilih.
Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan seminar dengan judul Pendidikan Politik Perempuan, Menjadi pemilih Perempuan Yang Cerdas dan Mandiri.
Diskusi hangat yang menghadirkan Dr. Nur Azizah, M.Si selaku dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Dr. Arif Jamali Muis selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menjadi pemilih perempuan dengan total suara berjumlah lebih dari 1.400.000 di seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu merupakan jumlah yang signifikan dan menentukan terpilihnya pemimpin di perhelatan Pilkada akbar tahun ini.
Meskipun saat ini tingkat pendidikan perempuan sudah tergolong cukup tinggi, namun keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini dan lain-lainnya.
Dalam paparannya pada event yang digelar di Universitas Ahmad Dahlan pada hari Minggu, 17 November 2024 ini Dr. Arif Jamali Muis mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi independen dan bersifat sebagai moral force, memberikan kebebasan kepada kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi politik baik itu sebagai anggota legislatif ataupun kepala daerah.
Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini begitu komplek, mulai dari sampah, pembakaran sampah liar yang membuat udara menjadi tidak sehat, stunting, pernikahan anak dan tentu saja miras.
Memilih pemimpin yang memahami akar permasalahan dan memiliki visi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terus berkembang, mendukung penyelamatan lingkungan serta melindungi warganya dari gempuran budaya asing yang terus menggerus jati diri bangsa.
Kepemimpinan yang bersih dan berpihak kepada kaum perempuan, menjadikan perempuan merdeka dan berdaya. Perempuan memiliki kontrol atas dirinya sendiri untuk menentukan pilihannya. Meningkatkan kesadaran gender dan memperjuangkan perempuan.
Dr. Nur Azizah juga berpesan bahwa dengan memberikan suara pada proses pemilihan merupakan langkah mengawal pemimpin agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berpihak pada perempuan.
“Kewajiban pemimpin adalah mencerahkan dan memahami serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat”, terang Azizah.
Nanishuka pegiat literasi dan penikmat sejarah. Menyukai traveling dan ketertarikan pada dunia inklusif
Tinggalkan komentar