Sistem Penanganan Masalah Kemiskinan di Masa Pandemi, Pemda Didorong Buat Perbub Sapu Jagat

  • Bagikan
Diskusi Publik PAN
Diskusi Publik PAN

Wonosari, (kupass.com)–Fraksi PAN DPRD mendorong agar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul segera membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Kebijakan ini harus segera dilakukan sebagai sistem penanganan masalah kemiskinan di masa pandemi Covid-19.

Hal ini dijelaskan oleh Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Supriyadi dalam acara diskusi publik dalam rangka HUT PAN ke 23 yang dilaksanakan di gedung DPRD Gunungkidul, Sabtu (28/08/2021). Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber ahli Pemerintahan dan permasalahan sosial seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono dan Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setyadi.

“Sesuai judul diskusi penanganan kemiskinan dimasa pandemi melalui JPS, kita padukan nantinya literasi dan referennsi dari wilayah lain. Mudah – mudahan bisa kita padukan dan diakomodir sebagai materi untuk Kabupaten Gunungkidul membuat JPS yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),”kata Supriyadi, Minggu (29/08/2021).

Ketua Komisi D itu membeberkan, warga miskin yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi dapat tercover dalam JPS. Bahkan nantinya jika dibuat Perbub, warga Gunungkidul yang belum masuk Basis Data Terpadu (BDT) dapat disikapi dengan JPS.

Baca Juga:  Bertemu Pemilih Milenial, Sutrisna Wibawa Ajak Pemuda Bangun Gunungkidul

“Nanti anggarannya berada di pos Belanja Tak Terduga (BTT). Dan ini akan segera kita tindaklanjuti karena saat ini baru proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),”terangnya.

Berbagai macam permasalahan seperti data penerima bantuan tak tepat sasaran, anak yatim yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19, orang tua yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan sekolah anaknya juga dapat diatasi dengan JPS.

“BDT di Gunungkidul masih belum tepat sasaran, ini kita sikapi. Data kita upgrade dan buat aturan Bupati. Perbub JPS ini bisa jadi Sapu Jagat, menyelesaikan permasalahan kemiskinan ditengah pandemi,”tandasnya.

Salah satu narasumber sekaligus Ketua DPD PAN Gunungkidul Arif Setyadi mengapresiasi kepada Fraksi PAN yang berinisiatif mengadakan diakusi seperti ini.
Dengan dilaksanakan diskusi publik ini disebut Arif dapat meningkatkan kapasitas dan kemanfaatkan bagi peserta diskusi.

“Tentunya kemanfaatan wakil – wakil rakyat dari Fraksi PAN Gunungkidul,”pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *