IMG 20201120 WA0043

Oknum Anggota Intervensi Jaringan Persyarikatan Untuk Menangkan Paslon, LHKP Muhammadiyah : Kembali Ke Jalan Yang Benar

Yogyakarta, (kupass.com)–Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY mengingatkan kepada oknum anggota Muhammadiyah
yang melakukan pelanggaran fatsoen politik agar kembali ke jalan yang benar. Pelanggaran yang dimaksud yakni dengan mengintervensi
untuk mobilisasi jaringan dan struktur Persyarikatan Muhammadiyah
guna kepentingan paslon pilkada tahun 2020.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua LHKP PWM DIY Suwandi dalam press release di gedung PWM DIY Gedong Kuning Yogyakarta pada Jumat (20/11/2020). Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai representasi Muhammadiyah dalam Pilkada tahun 2020 di tiga Kabupaten yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul.

“Sebagai manifestasi
demokrasi, yang mengharuskan suksesi Kepala Daerah secara damai, rutin,
partisipatif, maka Pilkada perlu didukung oleh semua unsur masyarakat dengan
dukungan yang penuh berkeadaban,”ujar Suwandi, Minggu (22/11/2020).

Dia menjelaskan, menyikapi perkembangan mutakhir di tengah masyarakat, LHKP PWM DIY
memberikan pernyataan sebagai representasi Muhammadiyah. Sikap tersebut yakni Muhammadiyah berdiri di atas semua kontestan dan teguh bersikap netral serta imparsial.

“Muhammadiyah mempersilakan anggotanya untuk berperan di dalam pilkada, dengan keharusan menaati SK PP Muhammadiyah No.41/KEP/I.0/B/2013, dan mengindahkan semua kaidah berbangsa bernegara yang termaktub dalam Tujuh Pokok Pikiran Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Khittah Kebangsaan Muhammadiyah (Khittah Denpasar 2002),”terangnya.

Selain itu Muhammadiyah meminta kepada Penyelenggara dan Pemerintah agar bertanggung jawab sepenuhnya, manakala terjadi eskalasi penyebaran
dan penularan Covid-19 karena terjadinya kerumunan dalam prosesi dan
pelaksanaan pilkada.

Baca Juga:  Dana Pemerintah Diduga Digunakan Untuk Kampanye Terselubung, JRPP Mencium Kompetisi Pilkada Gunungkidul Tidak Sehat

“Kami juga meminta Penyelenggara dan Pengawas agar bertindak
profesional, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pilkada,”jelasnya.

Lebih lanjut Suwandi membeberkan, Muhammadiyah meminta kepada semua pasangan calon agar tidak
menggunakan cara – cara yang tidak mendidik dalam kegiatan kampanye
maupun penggalangan dukungan. Dia menyerukan kepada semua pihak dan khususnya kepada anggota Muhammadiyah agar tidak melakukan pelanggaran peraturan pelaksanaan pilkada. Terlebih lagi, agar tidak melakukan tindakan money politik dalam bentuk apapun, mengingat hal itu
merupakan pembusukan demokrasi yang dampaknya sangat merusak
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Semua warga Muhammadiyah harus
menjaga marwah Muhammadiyah sebaik – baiknya, dengan tidak
memanfaatkan fasilitas Muhammadiyah dalam bentuk apapun, baik
infrastruktur maupun jaringan, untuk memenangkan pasangan calon
tertentu seraya menyisihkan calon lain,”katanya.

Sementara itu Saleh Tjan yang mendampingi Suwandi, mengingatkan kepada oknum anggota Muhammadiyah
yang melakukan pelanggaran fatsoen politik. Pelanggaran yang dimaksud yakni dengan mengintervensi
untuk mobilisasi jaringan dan struktur Persyarikatan Muhammadiyah
guna kepentingan paslon pilkada.

“Kepada oknum Anggota Muhammadiyah kami serukan untuk kembali ke jalan yang benar,”tegasnya.

358 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *