Wonosari, (kupass.com)–Sejumlah Fraksi di DPRD Gunungkidul memilih untuk walk out saat rapat paripurna dalam agenda Persetujuan Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kab. Gunungkidul No.7 tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah akhirnya disepakati dilaksanakan. Tiga Fraksi yang memilih untuk walk out adalah Fraksi PKS, Gerindra dan PDIP.
Rapat yang digelar pada Senin (12/07/2021) berakhir dengam voting yakni sebanyak 54 persen Fraksi di DPRD Gunungkidul setuju pembentukan 2 OPD baru, sementara itu sejumlah 44 persen tidak sepakat.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Kuntariningsih menjelaskan, mekanisme pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru sepenuhnya diserahkan ke Bupati Gunungkidul. Aksi walk out Fraksi PDIP itu atas alasan bahwa Pemda seharusnya lebih terfokus pada penangan Covid-19. Aksi walk out juga disebut telah mengedepankan nalar dan Logika demi kepentingan warga masyarakat Gunungkidul yang lenih luas.
“Penambahan Dinas baru tidaklah urgent dimana kondisi sekarang masih pandemi Covid-19,”kata Endah, Selasa (13/07/2021).
Menurut Endah, realisasi Dinas baru bakal berdampak langsung pada penambahan beban anggaran yang cukup tinggi. Disisi lain, kondisi saat pandemi seperti ini masih membutuhkan banyak alokasi anggaran yang lebih penting, baik di tahun 2021 maupun pada tahun 2022 mendatang.
“Terhadap pemisahan urusan perternakan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami mendukung dan mensetujui.
Karena dinas ini diharapkan mampu menangani permasalah yang dihadapi petani dan peternak di Gunungkidul dan diharapakan mampu menjadikan Gunungkidul kembali sebagai lumbung ternak DIY,”tuturnya.
Sementara itu pada pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, Fraksi PDIP sebenarnya tidak menolak untuk dibentuk, namun demikian momentum pembentukan Dinas ini tidak di waktu yang tepat.
Endah berujar bahwa konsisi saat ini masih diperlukan sense of crisis (Situasi krisis) dari seluruh pihak, bukan justru menambah jabatan di pemda Gunungkidul. Pembentukan OPD baru akan sangat kontraproduktif, ketika kondisi krisis justru pihak Pemda menambah struktur organisasi baru (Dinas) yang tidak langsung membantu masyarakat mengatasi dampak covid-19.
“Dinas Pendidikan dan Olahraga akan tepat dibentuk kalau kondisi sudah normal,”katanya.
Senada dengan Endah, Fraksi PKS menyebut alasan pandemi Covid-19 menjadi alasan utama menolak dibentuknya Dinas baru dilakukan saat ini. Ketua Fraksi PKS Arif Wibawa berujar bahwa pihaknya tidak anti terhadap pembentukan OPD baru baik urusan Peternakan dan Pemuda Olahraga.
“Kita membutuhkan anggaran yang sangat banyak diwaktu masih pandemi saat ini. Kita seharusnya fokus melakukan penanganan,”kata Arif Wibawa.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho berpendapat lain. Sebagai Dewan dari partai pengusung Sunaryanta – Heri Susanto, pembentukan dinas baru disebut sebagai kebutuhan bukan sebatas keinginan. Menurutnya bidang Pemuda dan Olahraga ini harus diurus secara khusus dalam dinas tersendiri. Pihaknya juga menghormati sikap politik PDIP yang melakukan aksi walk out lantaran bagian dari demokrasi.
Menurut Heri karena ada beberapa yang setuju namun disarankan 3 tahun lagi, maka harusnya ada kajian.
“Dinas peternakan boleh berdiri tapi Dinas pemuda olahraga ditunda. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan apakah akan mengganggu kemampuan keuangan daerah atau tidak. Kami (Fraksi Golkar) memandang pandemi pasti butuh konsentrasi sangat tinggi dan fokus tetapi penataan kelembagaan ini juga penting dalam rangka program kegiatan kepada masyarakat,”terangnya.
Jurnalis Gunungkidul
Kok kesusu to mas