Rongkop, (kupass.com)–Bupati Gunungkidul Sunaryanta, menghadiri penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di 4 Kapanewon yakni Rongkop, Girisubo, Tepus dan Tanjungsari. Dalam Musrenbang RKPD juga muncul usulan Kapanewon terkait dengan blank spot area dibeberapa Kapanewon seperti Girisubo dan Rongkop.
Panewu Rongkop Aris Pambudi dalam sambutanya menyampaikan kondisi kapanewon yang berbatasan dengan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ini. Menurutnya ada beberapa program priorotas yang telah diusulkan salah satunya adalah penanganan stunting.
“Kapanewon kami banyak situs budaya, banyak kelompok seni, dan kerukunan yang masih kental. Ini modal kami dan masyarakat membangun Kapanewon Rongkop,”terang Aris pada Senin kemarin (30/01/2023).
Bupati Sunaryanta berharap pemerintah Kalurahan, kapanewon menyusun program prioritas pembangunan yang menitik beratkan untuk peningkatan SDM dan penanggulangan kemiskinan.
“Usulan dari para lurah, perangkat kalurahan, masyarakat supaya ditampung, dikomodir sebagai upaya percepatan pembangunan,” kata Bupati.
Sementara itu di Kapanewon Girisibo Sunaryanta meminta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi sebuah awal perencanaan yang matang sebab penyusunan progam yang tepat akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan soliditas, kolaborasi yang baik harus dibangun semaksimal mungkin. Penganggaran , eksekusi tidak bisa berdiri sendiri semuanya harus bersinergi baik Eksekutif dan Legislatif,”papar Bupati.
Di Kapanewon Tepus Bupati meminta Pamong Kalurahan memetakan potensi sumber daya alam yang ada. Sunaryanta juga menekankan penggunaan produk dalam negeri.
“Semua pemangku kepentingan saya harapkan suport pertumbuhan ekonomi adanya Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) ini. Nanti tahun 2025 semua akan terkoneksi,” katanya.
Khususnya di Tanjungsari Sunaryanta menekankan potensi pantai yang dimiliki oleh kapanewon ini untuk digarap semaksimal mungkin. Orang nomor satu di Gunungkidul ini juga menyinggung masalah investasi dan digitalisasi.
“Jika ada investor harus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, pemerintah, jangan sampai menjadikan polemik di kemudian hari,” paparnya.
Jurnalis Gunungkidul
