Catatan Kritis DPRD Pasca Dibukanya Sejumlah Destinasi Wisata di Gunungkidul

  • Bagikan
Anggota DPRD
Anggota DPRD

Wonosari, (kupass.com)–Anggota DPRD memberikan catatan kritis penting pasca dibukanya sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah dianggap belum mempunyai kreatifitas dalam mengakses dana dari Pemerintah Pusat (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menyikapi kendala blank spot disejumlah lokasi .

“Jadi eksekutif khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika belum ada kreativitas sama sekali. Bagaimana mengakses dana dana yang dari pusat seperti dari BAKTI Kominfo, dimana BAKTI ini merupakan Badan yang memang digunakan untuk membangun jaringan (sinyal) di Desa (Kalurahan),”kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul Sugeng Nurmanto.

Politikus PAN itu menilai bahwa saat ini, Diskominfo belum melakukan upaya mengajukan permintaan (proposal) untuk meraih anggaran dari Pemerintah Pusat. Dia berujar bahwa pihak eksekutif harus mempunyai keberanian untuk meraih anggaran tersebut.

“Kalau kita hanya menunggu maka tidak akan ada realisasi,”terangnya.

Menurut Sugeng, lokasi – lokasi blank spot di wilayah Gunungkidul dan kendala sinyal aplikasi PeduliLindungi saat pembukaan kawasan wisata menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda. Lebel smart city yang disematkan ke Pemda Gunungkidul dianggapnya harus diikuti oleh program terobosan baru Bupati Gunungkidul.

Baca Juga:  Perpanjangan SIM Kini Tak Harus Datang Ke Kantor Polisi

“Terobosan baru bukan hanya sekedar wacana. Gunungkidul sudah smart city, bagaimana penerapan E Ticketing yang sudah bekerjasama dengan BPD DIY? Sampai saat ini pun juga belum dilaksanakan,”kata dia.

Sugeng juga menyoroti terkait kebocoran retribusi yang terjadi di kawasan destinasi wisata. Menurutnya hal itu terjadi lantaran belum ada tindakan yang tegas dari instansi terkait.

“Harusnya ditindak tegas, jangan sampai menindak yang remeh temeh. Penindakan juga tidak perlu membeda – bedakan karena kita juga punya aturan,”tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Ery Agustin mengatakan, dalam penerapan PPKM Level 2 saat ini pihak eksekutif disebutnya perlu melakukan perbaikan khususnya akses sinyal dan retribusi. Dia menggarisbawahi bahwa Pemda mestinya tidak semata – mata mengejar target, namun juga memberikan fasilitasi dan kenyamanan bagi wisatawan.

“Jangan egois gelem duite (mau uangnya) tapi gak mau fasilitasinya,”ujar Ery.

Menurutnya Pemda harus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Konsistensi dalam pelayanan khususnya saat PPKM Level 2 ini perlu disikapi dengan serius.

“Kami mengajak Satgas penanganan Covid untuk tidak santai. Penerapan prokes dan pengawasan ke titik lokasi wisata harus dilakukan,”pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *