Nglipar, (kupass.com)–Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abas menyebut hukum di Indonesia saat ini bisa dibeli. Para oknum konglomerat disebutnya merupakan dalang dibalik kongkalikong industri hukum di Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah itu saat memberikan tausyiah dalam rangka Milad ke 6 Ponpes Daarul Khoir di Kapanewon Nglipar pada Minggu (25/06/2022).
Tokoh Ulama kelahiran Minang itu menceritakan bagaimana praktek-praktek kedzaliman seringkali terjadi di Indonesia. Dia pun merasa prihatin lantaran korban dari aksi kedzaliman ini merupakan rakyat menengah kebawah.
“Ada Mantan Wamen membawa wakil rakyat di daerah tertentu tidak perlu saya sebutkan namanya. Mereka bertemu saya dan menyampaikan keluhan apa yang dialami oleh rakyat. Mereka punya tanah bersertifikat 30 hektar disikat oleh konglomerat ditraktor dan dibuldoser dijadikan kebun sawit,”kata Anwar Abas, Senin (26/06/2022).
Yang membuatnya lebih geram lagi yakni mereka yang menjadi korban ketidakadilan ini justru ditangkap oleh aparat. Secara gamblang, tokoh ahli ekonomi Islam ini berujar bahwa di Indonesia ada hukum Industri yang mengatur dunia industri. Namun demikian, dia menyebut bahwa juga ada Industri hukum yang digunakan oknum tertentu untuk mencari uang.
“Kalau industri hukum orang mencari duit dengan kongkalikong memperalat hukum,”katanya.
Dihadapan ribuan jamaah, Anwar Abas pun memberikan tantangan kepada Muhammadiyah untuk menghentikan perbuatan kemunkaran tersebut. Menurutnya praktek merampas tanah rakyat dan jual beli hukum tidak boleh dibiarkan.
“Muhammadiyah adalah gerakan Islam, tarjih
dan jangan lupa bahwa gerakan Muhammadiyah juga gerakan amar ma’ruf nahi munkar. Berani tidak Muhammadiyah mengehentikannya? Kalau berani coba saja nanti bisa hilang,”terangnya.
Dalam kesempatan tausyiahnya, mantan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengkritik Pemerintah yang belum serius melindungi dan memikirkan rakyat di arus bawah.
“Apakah Pemerintah sudah melakukan (melindungi rakyat)? sudah. Tapi rakyat yang mana? Yang diatas dan ditengah, yang dibawah? Maaf Pemerintah tidak serius memikirkan nasib rakyat yang dibawah,”tegasnya.
Jurnalis Gunungkidul
