Menuai Polemik, Tambang Batu di Gedangsari Ancam Rumah Warga

Gedangsari, (kupass.com)–Aktivitas penambangan baru jenis galian C di wilayah Padukuhan Nglengkong, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari menuai polemik. Pasalnya aktivitas penambangan ini sangat dekat dengan rumah warga.

Selain menimbulkan suara bising dan debu, keluhan warga akibat penambangan ini viral di media sosial.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul Hary Sukmono mengungkapkan bahwa, pihaknya melakukan pengecekan ke lokasi penambangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar dan dampak yang dirasakan langsung oleh warga.

DLH melakukan peninjuan dan checking lokasi penambangan. Diakuinya bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian
Pemda sehingga, perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait.

“Rabu lalu sudah langsung dikoordinasikan dengan dinas PU ESDM DIY yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan tersebut,”terangnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan bahwa adanya peristiwa pengerukan yang berdekatan dengan rumah penduduk. Pemda meminta kepada penambang agar dilakukan pengurukan kembali dan pembuatan talud atau bronjong.

Nantinya akan reklamasi melalui revegetasi atau penanaman kembali tanaman lokal untuk memulihkan ekosistem lingkungan. Pengurukan pada lokasi tambang tersebut, menurutnya juga telah dilakukan oleh pihak terkait dalam merespon keluhan warga setempat.

“Pengurukan informasi hari ini sudah mulai dilakukan. Talud dan reklamasi bersama DPUESDM terus akan dikoordinasikan karena yang memiliki kewenangan,”katanya.

Aktivitas penambangan ini diharapkan tidak sembarangan dilakukan. Konservasi sumber daya alam, memperbaiki lingkungan, mempertahankan ekosistem lahan termasuk lingkungan.

Antisipasi kemungkinan ancaman bencana seperti erosi dan longsor. Penggunaan alat berat juga dimungkinkan menghasilkan emisi gas buang serta partikel debu terlebih pada musim kemarau, sehingga perlu adanya pemantauan lingkungan.

“Yang lebih penting lagi agar tetap memperhatikan kaidah tata cara penambangan yang baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat disekitar lokasi penambangan,” tandasnya.

Disinggung mengenai aktivitas penambangan di Padukuhan Nglengkong tersebut apakah masuk kawasan karst dan dilarang atau tidak, Sri Suhartanta mengatakan jika secara keruangan merupakam kawasan yang bisa dilakukan penambangan.

“Secara keruangan memang kawasan yang dapat ditambang sehingga bisa terbit SIPB dari pusat. Daerah tidak memiliki wewenang dan hanya pengawasan saja,”imbuhnya.

Berkaitan dengan perizinan OSS dan penerbitan SIPB, Sri mengungkapkan hal tersebut berada di pemerintah pusat (BKPM) dan selanjutnya kewenangan tersebut saat ini berada di OPD Provinsi. Bupati dalam hal ini tidak berwenang menerbitkan izin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *