Lurah Baleharjo Minta Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Pembangunan Balai Kalurahan Diusut

Lurah Baleharjo Segera Menjalani Sidang

Lurah Baleharjo Agus Setyawan

Wonosari, (kupass.com)–Lurah Baleharjo, Kepanewon Wonosari Agus Setyawan meminta kepada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengusut tuntas pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan balai Kalurahan Baleharjo. Hal tersebut disampaikan oleh penasehat hukum Agus Setyawan yakni Darma Tyas Utomo.

Melalui press release yang dikirimkan kepada wartawan Darma Tyas Utomo memaparkan, perkara yang disangkakan kepada kliennya saat ini masuk dalam tahan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta atau P21. Pihaknya meminta agar seluruh warga masyarakat Kalurahan Baleharjo tetap tenang dan menghormati segala proses hukum yang saat ini sedang berlangsung.

“Semua harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (persumtion of innocence) yakni “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap,”ujar Darma, Minggu (09/08/2020).

Asas praduga tak bersalah tersebut menurut Darma mengacu pada pasal 8 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c. Selain itu kuasa hukum Agus Setyawan juga mendorong Institusi Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pihak – pihak terkait selain Lurah Baleharjo.

“Selain klien kami ada beberapa pihak yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan paket pekerjaan kontruksi pembuatan balai Kalurahan Baleharjo,”imbuhnya.

Menurut Darma Tyas Utomo pihak – pihak lain tetsebut adalah Agung Tri Wibowo selaku Direktur CV. Dharma Bakti Fajar selaku rekanan, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan bendahara maupun pihak – pihak lain. Hal tersebut dilakukan mengingat akan adanya asas oportunitas dimana penuntut umum atau Jaksa sebagai badan yang memiliki wewenang penuntutan (dominus litis) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

“Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 huruf a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP,”terangnya.

501 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *