Kejaksaan dan Pemda Gunungkidul Perpanjang Kerjasama Bantuan Penanganan Perkara Hukum

Wonosari, (kupass.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan kerjasama dengan menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Senin (24/06/2024). Kerjasama ini berkaitan dengan bantuan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Dewi Irawati, mengatakan bahwa dalam nota kesepakatan ini didasari oleh undang-undang dan peraturan. Salah satu diantaranya adalah UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu dasar hukum lain yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang juga telah diubah dengan berbagai peraturan terbaru.

“Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan,”terang Dewi di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul.

Dikesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Slamet Jaka Mulyana berujar bahwa pentingnya MOU (Memorandum Of Understanding) ini. Dia mengaku menerima laporan bahwa durasi waktu kesepakatan sebelumnya sudah habis dan perlu diperpanjang.

“Dengan perpanjangan ini, kami siap memberikan bantuan hukum yang diperlukan oleh Pemkab Gunungkidul,”kata dia.

Kajari mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan tim konsultasi hukum yang siap melayani dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Sementara itu Bupati Gunungkidul, Sunaryanta menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen pemerintahan untuk memperkuat pilar negara.

“Dengan tugas dan kewenangan masing-masing, kita harus bersatu padu sehingga kekuatan bangsa dan negara ini menjadi satu pilar yang tidak tergoyahkan,”imbuh Sunaryanta.

Bupati mengingatkan pentingnya komunikasi dan pemahaman yang baik antar instansi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran pemerintahan.

“Melalui kerjasama ini, diharapkan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Pemkab Gunungkidul dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,”katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *