Jadi Tersangka, Dua Mantan Petinggi RSUD Wonosari Belum Ditahan

  • Bagikan
Images (55)
Images (55)

Wonosari, (kupass.com)–Aktivis Joga Corruption Wacth (JPW) Baharudin Kamba mendorong Kejaksaan Tinggi DIY untuk segera melimpahkan berkas kasus dua mantan petinggi RSUD Wonosari Is dan AS. Kedua mantan pejabat RSUD Wonosari era Pemerintahan mantan Bupati Badingah itu saat ini masih melenggang bebas dan belum dilakukan penahanan.

Kamba mengatakan bahwa dari informasi yang didapatnya, pihak Polda DIY menetapkan keduanya yakni mantan Direktur RSUD Wonosari Is dan Mantan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari, AS. Namun demikian kedua tersangka itu justru tidak dilakukan penahanan.

“Berdasarkan informasi masyarakat bahwa AS saat ini justru menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul (DLH), sungguh ironis,”kata Kamba, Minggu (29/08/2021).

Secara rinci dia membeberkan berdasar perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY, kedua tersangka itu merugian negara senilai Rp 470 juta. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi ini dengan modus Jasa pelayanan medis RSUD Wonosari Tahun Anggaran 2015. Kedua oknum pejabat itu menggangsir uang dari pengembalian jasa dokter, llaboratorium di tahun 2009 hingga 2012, dan uang kas biaya umum RSUD Wonosari.

“Kami mendororong kepada pihak Kejati DIY segera melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta dan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Hal ini penting guna menjunjung tinggi asas equality before the law (kesamaan dihadapan hukum),”terangnya.

Baca Juga:  Kecelakaan Di Alun - alun Wonosari, Warga Madusari Diamankan Polisi Lantaran bawa Pil Sapi

Selain itu, menurut Kamba kasus ini juga terbilang sudah cukup lama penanganan proses hukumnya. Sehingga dia menilai hal itu cukup lamban dalam penanganannya. Pihaknya pun mendesak Bupati Gunungkidul Sunaryanta untuk menonaktifkan pejabat dalam hal ini AS.

“Penonaktifan ini penting dilakukan agar yang bersangkutan fokus pada kasus hukum yang sedang dijalani. Selain itu dengan dinonaktifkannya pejabat yang bersangkutan akan mempermudah proses hukum (pemeriksaan) lebih baik tanpa adanya intervensi,”tegasnya.

“Jangan sampai tersangka kasus korupsi mempunyai jabatan dan kekuasaan sehingga mampu menghilangkan alat bukti termasuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan,”imbuh Kamba.

Selain itu JPW meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat melakukan supervisi terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejati DIY. Supervisi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Perpres ini merupakan amanat UU KPK yang merinci tentang kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK. Pada pasal 3 disebutkan, supervisi dilakukan dalam bentuk pengawasan, penelitian atau pengelolaan. Bahkan KPK dapat mengambilalih perkara korupsi yang ditantangi oleh Polri maupun Kejaksaan,”terangnya.

“Dalam waktu yang tidak lama JCW akan mengirimkan surat secara resmi kepada KPK agar dapat melakukan suprevisi atas kasus dugaan korupsi di RSUD Wonosari ini,”pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *