IMG 20200923 WA0029

Cegah Pamong Kalurahan Melakukan Korupsi, Kejaksaan Lakukan Penyuluhan Hukum Jaga Desa

Gedangsari, (kupass.com)–Dalam memerangi dan mencegah tindak pidana korupsi di tingkat Kalurahan, Kejaksaan Negeri Gunungkidul melakukan sosialisasi penyuluhan hukum Jaga Desa. Hal tersebut dilakukan supaya para Lurah dan Pamong Kalurahan sadar dan mengerti hukum sehingga tidak melakukan korupsi.

Penyuluhan Hukum Jaga Desa

Penyuluhan Hukum Jaga Desa

Rabu (23/09/2020) jajaran Korps Adyaksa yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Koswara menyambangi Kalurahan Watugajah, Kepanewon Gedangsari.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Koswara kepada wartawan menjelaskan bahwa, penyuluhan hukum yakni Jaga Desa sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemerintahan khususnya ditingkat bawah di Kalurahan. Penyuluhan hukum diharapkan membuat Pamong Kalurahan dapat memahami dan melaksanakan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) secara benar.

“Penyuluhan hukum Jaga Desa ini memberikan pemahaman supaya dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran di tingkat Kalurahan tidak ada penyimpanan,”kata Kejari.

Baca Juga:  Hasrat Tak Tertahan Ketika Lihat Payudara Pedagang Angkringan, Warga Plembutan Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka

Kosawara mengungkapkan, sebagai aparat penegak hukum pihaknya tidak menginginkan adanya para penyelenggara pemerintah seperti Lurah maupun Pamong Kalurahan terkena kasus hukum akibat tidak memahami hukum. Ketidakpahaman tentang hukum bakal membuat Pamong berpotensi melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

“Dengan adanya penyuluhan hukum Jaga Desa, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kalurahan dapat faham sehingga nantinya tidak tersandung perkara hukum. Dana Desa harus dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pelaksanaan secara tepat sasaran dan transparan serta tidak ada penyimpangan. Dengan demikian memang harus ada pengawalan proses penggunaan dana dari pemerintah ini, “imbuhnya.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum Jaga Desa dihadiri puluhan peserta baik dari Perangkat Kalurahan, Tokoh Masyarakat, BPD serta LPMD.

82 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *