Belum Genap Setahun Selesai Dikerjakan, Proyek Senilai Miliaran Ambyar

  • Bagikan
Lokasi Proyek Yang Mengalami Kerusakan
Lokasi Proyek Yang Mengalami Kerusakan

Gedangsari, (kupass.com)–Pembangunan pelebaran jalan Kabupaten ruas jalan Watugajah – Sampang senilai miliaran rupiah ambyar. Pihak pelaksana diduga melaksanakan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi atau asal jadi. Belum genap selesai setahun, terdapat sejumlah titik lokasi jalan yang aspalnya sudah mengelupas dan rusak berat.

Berdasarkan penulusuran di lapangan, proyek kontruksi pelebaran jalan Kabupaten senilai Rp 3.260.125.000 ini bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.
Selain pengerjaan di ruas jalan Watugajah – Sampang, paket kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Kota ini juga berada di jalan Ngawen – Sp 4 Bundelan.

Pihak kontraktor pelaksana dalam kegiatan proyek yang dibiayai uang rakyat ini adalah CV Manunggal Jaya Abadi. Sementara konsultan pengawasnya adalah Tri Patra Konsultan.

“Pengerjaannya belum lama tapi sudah ambyar. Kemarin dikupas oleh warga landasannya tidak ada batunya,”kata Lurah Watugajah, Kapanewon Gedangsari Haryanto berkomentar terkait kegiatan proyek di wilayahnya, Minggu (12/06/2022).

Baca Juga:  Sunaryanta - Heri Susanto Dilantik, Ini Pesan Gubernur

Sebagai pemangku wilayah, Haryanto menyayangkan proyek besar tersebut cepat mengalami kerusakan. Ambyarnya aspal yang retak dan mengelupas disebut Haryanto karena minimnya penggunaan batu pada landasan sebelum dilakukan pengaspalan.

“Batunya harusnya banyak (pada landasan). Kalau rusak karena tanahnya tidak mungkin,”kata dia.

Senada dengan Haryanto, salah satu tokoh warga setempat bernama Totok menyayangkan lantaran pembangunan jalan tersebut harusnya mempunyai efek positif bagi warga. Dia menduga rusaknya aspal yang belum genap setahun rampung itu karena pengaspalan yang terlalu tipis. Totok
mendorong agar pihak terkait seperti Inspektorat Daerah maupun aparat penegak hukum turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus).

“Itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar sesuai aturan, tidak merugikan warga masyarakat, dan negara,”tandasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.